Sabtu, 25 Oktober 2014   |   Ahad, 1 Muharam 1436 H
Wahai ananda intan pilihan Berterus terang jangalah segan Apa yang benar engkau katakan Apa yang salah engkau tunjukan

Sastra Melayu

Latar Belakang Sejarah Kesusastraan Melayu Masa Pengaruh Tionghoa

Bahasa Melayu adalah bahasa antaretnis. Penuturnya tidak hanya terbatas pada etnis Melayu tetapi juga etnis-etnis lain. Walaupun dalam perkembangannya bahasa Melayu menghasilkan berbagai dialek yang beragam di berbagai daerah, namun ada satu ragam bahasa Melayu yang dapat dipahami bersama oleh para penutur yang berlainan etnis. Ragam bahasa ini sering disebut sebagai bahasa Melayu Pasar, yang merupakan lingua franca[1] di gugusan pulau-pulau Melayu.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, bahasa Melayu Pasar disebut sebagai bahasa Melayu (Melajoe) saja. Ragam bahasa ini banyak digunakan oleh pers yang dikelola oleh golongan Indo, Peranakan Tionghoa[2], dan Bumiputera. Ketiga kelompok penutur ini pada mulanya hanya menyebut bahasa yang mereka gunakan sebagai bahasa Melayu atau Melayu Betawi, tetapi sebutan itu berubah setelah munculnya kebijakan kebahasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memilah bahasa Melayu menjadi dua ragam bahasa, yakni bahasa Melayu Tinggi, yang didasarkan pada bahasa Melayu (dialek) Riau dan disebarluaskan oleh Balai Pustaka, dan bahasa Melayu Rendah, yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar (atau bahasa Melayu Betawi) yang banyak digunakan dalam berbagai tulisan non-Balai Pustaka. Pemilahan ini terutama diintensifkan setelah munculnya gerakan nasionalis di Indonesia (Leo Suryadinata dalam Ding Choo Ming & Ooi Kee Beng [eds..], 2003:88).

Bahasa Melayu Tionghoa

Lie Kim Hok—yang oleh Kwee Tek Hoay (dalam Marcus A.S. & Pax Benedento [eds.], 2001:415) disebut sebagai “biangnya bahasa Melayu Tionghoa”—menyebut ragam bahasa yang dipeloporinya untuk digunakan dalam bidang pers (dan oleh Kwee Tek Hoay kemudian disebut sebagai bahasa Melayu Tionghoa) sebagai bahasa Melayu atau bahasa Melayu Betawi, bukan bahasa Melayu Tionghoa atau bahasa Melayu Rendah.

Istilah Tionghoa sendiri baru muncul pada abad ke-20, yakni setelah munculnya gerakan pan-Cina atau nasionalisme Cina di daratan Tiongkok dan gerakan nasionalis Indonesia, dan biasanya ditemukan dalam teks berbahasa Melayu seperti buku-buku riwayat pemimpin Cina (Leo dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:88; Kasijanto Sastrodinomo & Bondan Kanumayoso dalam Marcus & Pax [eds.], 2007:vi). Sehingga, tentunya sebutan Melayu Tionghoa baru muncul setelah munculnya gerakan tersebut.

Agaknya, batasan bagi bahasa Melayu Tionghoa yang banyak disepakati pada masa lalu sama dengan batasan yang diberikan oleh Myra Sidharta (dalam Marcus & Pax [eds..], 2001:xv), yakni “campuran bahasa Melayu dengan bahasa Tionghoa, umumnya dengan dialek daerah Fujian atau Hokkian”.

Walaupun memperoleh nama baru, namun ragam bahasa yang digunakan oleh Peranakan Tionghoa pada dasarnya adalah bahasa Melayu yang digunakan oleh para penduduk di kepulauan Melayu, terutama di wilayah Hindia Timur yang dikuasai oleh Belanda (Leo dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:88).

Setelah bahasa Melayu Tinggi disepakati untuk diberi nama sebagai bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 1928, Sutan Takdir Alisjahbana pada 1934 (dalam Leo dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:88) menyatakan bahwa perbedaan antara bahasa Indonesia dan ragam bahasa yang disebut sebagai bahasa Melayu Tionghoa hanya bersifat temporer dan sangat kecil. Perbedaan terbesar di antara keduanya hanya pada ejaan, tetapi perbedaan ini pun berangsur-angsur menghilang.

Sementara itu, Katrin Bandel (2007:206) menyatakan bahwa bahasa khas Peranakan Tionghoa tidak pernah ada, atau paling tidak, tidak pernah ada dalam teks-teks tertulis yang diterbitkan oleh mereka. Bahasa yang digunakan dalam tulisan-tulisan itu adalah bahasa Melayu Lingua Franca, tanpa perbedaan signifikan dari teks Melayu Lingua Franca yang ditulis oleh anggota kelompok etnis lain.

Leo (dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:88) telah membandingkan naskah pidato Soekarno sebelum Perang Dunia II dengan tulisan Liem Koen Hian dan menemukan bahasa yang digunakan dalam kedua tulisan tersebut mirip.

Pramoedya Ananta Toer (dalam Leo dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:89; dalam Bandel, 2007:206) berpendapat bahwa bahasa Melayu non-Balai Pustaka sebaiknya disebut sebagai Bahasa Kerja atau bahasa Pra-Indonesia atau bahasa Melayu Lingu Franca. Pram tidak setuju dengan istilah “Melayu Rendah”, “Melayu Pasar”, dan “Melayu Campuran” karena istilah-istilah tersebut mengandung beban politis. Penamaan itu dimaksudkan untuk merendahkan suatu ragam bahasa dan kesusastraan yang ditulis dengan ragam bahasa tersebut. Hendrik Maier (dalam Leo dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:89) menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memang sengaja membuat kebijakan untuk meminggirkan hasil-hasil kesusastraan Melayu-Cina.

Di daerah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, kaum Peranakan Cina atau Baba bertutur dalam ragam bahasa Melayu yang disebut sebagai Melayu Baba, selain bertutur juga dalam bahasa Inggris. Istilah “Baba” di kawasan sekitar Selat Malaka mulai populer digunakan pada abad ke-19 untuk merujuk pada semua orang keturunan Cina yang lahir di kawasan Selat Malaka secara umum dan secara khusus merujuk pada orang keturunan Cina yang bertutur dalam bahasa Melayu. Istilah ini lebih sering dilekatkan untuk keluarga Cina yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Sedangkan imigran Cina yang datang lebih kemudian biasanya dirujuk sebagai “sinkeh” (Leon Comber dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:195). Pada akhir abad ke-19, golongan ini memelopori terbitnya berbagai publikasi berbahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Latin atau Rumi di Malaya (dan juga Singapura) (Tan Che-Beng dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:97).

Apapun nama yang diberikan, dalam kenyataannya ragam bahasa yang disebut sebagai bahasa Melayu Rendah sangat populer sebelum pertengahan 1920-an. Sebagian besar publikasi pers dan kesusastraan pada masa itu ditulis dengan bahasa ini dan bukan dengan bahasa Melayu Tinggi.

Popularitas ragam bahasa “Melayu Rendah/Pasar/Betawi/Tionghoa/Lingu Franca” juga menimbulkan sentimen perlawanan terhadap ragam bahasa yang didukung oleh pemerintah kolonial. Dalam komentarnya pada 1928 tentang ragam bahasa Melayu yang dipelopori oleh Lie Kim Hok, Kwee Tek Hoay (dalam Leo dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:89) mengatakan: “Ejaan [yang dipelopori oleh Lie Kim Hok] ini telah menyebar luas dan diadopsi di seluruh Indonesia [sic]. Kami percaya bahwa pada akhirnya dia akan mengalahkan dan menghancurkan bahasa Melayu Riau atau bahasa Melayu C.A. van Ophuysen, yang kini dilindungi oleh pemerintah”.[3] Namun, hal ini tidak terjadi karena kebijakan bahasa pemerintah kolonial berjalan sukses.

Orang Tionghoa di Dunia Melayu

Ding & Ooi (2003:3) menyatakan bahwa hubungan antara dunia Melayu dengan Cina, yang berupa perdagangan dan pemberian upeti, telah terjalin sejak masa Dinasti Han (206 SM – 220 M). Namun, hubungan di antara keduanya baru terlihat lebih jelas sejak kira-kira abad ke-5 M, yakni ketika Fa Hien, seorang sarjana agama Buddha dari Cina, menulis tentang budaya dan agama di Yawadwipa (Jawa), dan I Tsing menulis tentang situasi di Sriwijaya pada 671 M (James T. Collins, 2005:9). Tulisan-tulisan kedua penulis tersebut bahkan menjadi sumber sejarah yang wajib disebut dalam penulisan sejarah secara modern di Asia Tenggara.

Selain itu, Kerajaan Cina sangat teliti dan rapi dalam mendokumentasikan berbagai peristiwa resmi dan kenegaraan yang dianggap penting. Dari catatan-catatan itu diperoleh bukti-bukti interaksi antara Kaisar dengan penduduk K‘un-lun. K‘un-lun adalah sebutan dalam bahasa Cina untuk menyebut semua bangsa yang berdiam di Asia Tenggara (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1993).

Pada 1416, seorang muslim Cina, Ma Huan, yang terlibat dalam berbagai ekspedisi Laksamana Ceng Ho ke Asia Tenggara dan pantai timur Afrika pada masa dinasti Ming (1368-1644), mengunjungi daerah pesisir Jawa. Dia memberikan suatu laporan di dalam bukunya yang berjudul Ying-yai Sheng-lan (“Peninjauan tentang pantai-pantai samudera”, yang disusun pada 1451) bahwa hanya ada tiga macam penduduk di Jawa, yaitu orang-orang muslim dari barat, orang-orang Cina, dan orang Jawa yang animistik (Kasijanto & Bondan dalam Marcus & Pax [es], 2007:vi; M.C. Ricklefs, 1995:6; Rosey Mang dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:141-145).

Sebelum abad ke-18, agaknya orang Cina datang ke Kepulauan Melayu secara individual sehingga jumlahnya tidak terlalu besar. Sebagian besar dari mereka datang sebagai pedagang golongan menengah dalam rantai perdagangan antara Asia Barat dengan Cina. Selain berperan serta dalam perdagangan rempah-rempah dan lada, mereka juga menjual barang-barang hasil negeri Cina. Banyak keuntungan yang diperoleh dari perdagangan itu (Sartono Kartodirdjo, 1999:219).

Pada 13 November 1596, ketika armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba di Jayakarta, satu komunitas Cina di bawah pimpinan Nakhoda Watting telah ada di kota tersebut, kebanyakan bermukim di bagian timur Sungai Ciliwung. Mata pencaharian mereka adalah pedagang dan penyuling arak. Terhitung sebagai imigran generasi pertama, mereka masih memegang erat tradisi kebudayaannya (Kasijanto & Bondan dalam Marcus & Pax [eds.], 2007:vi-viii).

Ketika orang Belanda tiba di Banten dan membuat markas VOC di sana pada 1603, mereka mendapati bahwa di sana telah terdapat banyak saudagar Cina (Kwee Tek Hoay dalam Marcus & Pax [eds.], 2001:395). Tampak jelas bahwa tempat ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai markas besar. Di tempat ini VOC mendapat saingan yang hebat dari para pedagang Cina dan Inggris, dan kota ini berada di bawah kekuasaan wangsa Banten yang kaya dan kuat (Ricklefs, 1995:41).

Setelah orang Belanda memindahkan markas VOC ke Batavia, mereka berupaya menarik para saudagar Cina di Banten ke markas baru tersebut sebanyak mungkin agar perdagangan serta segala keuntungannya masuk ke kantong VOC. Selain ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan yang melibatkan para saudagar Cina tersebut, Batavia juga memerlukan banyak tenaga pekerja, khususnya bagi pertukangan dan kerajinan.

Karena orang Jawa “tidak dapat dipercaya” (Sartono, 1999:220), maka orang Cina dapat memenuhi keperluan ini. Setiap kapal dari Cina membawa ratusan penumpang Cina (J.Th. Vermeulen dalam Sartono, 1999:20). Pengerahan tenaga itu diperkuat lagi karena aliran kolonis Belanda sebagai vrijburger (warga bebas) sangat kecil.

Sebagai akibat blokade selama perang antara Banten dan VOC, banyak orang Cina yang kemudian pindah ke Batavia. Pada 7 Oktober 1619, di Batavia telah terdapat 400 orang Cina (Ding, 2006), dan dalam tempo satu tahun, jumlah itu telah bertambah, menjadi 800 orang pada 31 Juli 1620, dan pada 26 Oktober 1620, meningkat lagi menjadi 900 orang (Sartono, 1999:220).

Kapitan Cina

Untuk memimpin penduduk Cina di Batavia yang semakin banyak jumlahnya, VOC menunjuk Souw Beng Kong sebagai Kapitan Cina. Institusi Kapitan Cina ini bertahan hingga lebih dari tiga ratus tahun (1619-1942).

Kapitan Cina adalah pemimpin orang-orang Cina di wilayah yang dikuasai VOC (dan kemudian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda). Gelar ini tidak berhubung-kait dengan kemiliteran. Namun, jabatan ini mengenal hierarki. Seorang Kapitan Cina dapat naik pangkat sesuai dengan reputasi dan tugasnya. Urutan pangkat ini adalah Sersan, Letnan, Kapitan, dan Mayor. Pangkat tertinggi yang pernah dicapai pemimpin Cina adalah Mayor Tituler (Kasijanto & Bondan dalam Marcus & Pax [eds.], 2007:ix-x].

Tugas pokok seorang Kapitan adalah “mendjaga perikesentausaan dalem wijk Tionghoa dan oeroes ketjidraan-ketjidraan di antara bangsanja” (B. Hoetink dalam Marcus & Pax s[eds.], 2007:18). Rumusan tugas ini cukup longgar sehingga seorang Kapitan juga bisa melakukan tugas sebagai polisi, misalnya menangkap tersangka tindak kejahatan tertentu dari kalangan orang Cina.

Walaupun diangkat secara resmi oleh VOC, Kapitan Cina tidak memperoleh gaji. Sebagai kompensasi, Kapitan berhak memungut berbagai macam pajak, memborong proyek-proyek infrastruktur, dan mengusahakan pemasukan dari berbagai usaha lain. Lagipula, orang yang diangkat menjadi Kapitan pada dasarnya sudah memiliki kekayaan sendiri sejak awal (Kasjianto & Bondan dalam Marcus & Pax [eds.], 2007:x-xi).

Pemberontakan orang Cina di Batavia

VOC memang memerlukan kehadiran orang Cina di Batavia. Tetapi aliran orang Cina pada tahun-tahun berikutnya ternyata semakin besar. Pada 1690, VOC mengadakan pembatasan karena semakin banyak jung yang mengangkut orang Cina ke Batavia (Sartono, 1999:220). Tetapi aturan ini tidak efektif karena banyak penyelewengan yang dilakukan oleh opsir Cina dan pegawai VOC sendiri.

Karena para imigran Cina tidak semuanya terampil dan pintar berdagang, mereka menimbulkan masalah sosial tersendiri. Maka, VOC mengetatkan pembatasan dengan mewajibkan agar orang Cina mendaftar untuk memperoleh lisensi dagang dengan biaya dua ringgit. Padahal, saat itu situasi ekonomi di Batavia sedang lesu dan banyak pedagang Cina yang bangkrut. Alhasil, banyak pedagang Cina yang tak mampu membayar lisensi dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi.

Pada 1740, pada saat perayaan Imlek, VOC melakukan penangkapan orang Cina secara besar-besaran. Sekitar seribu orang ditahan di Bekasi dan Tanjungpriok. Sebuah gerombolan Cina menyerang pos-pos penjagaan VOC di sana untuk membebaskan kawan-kawannya. Puncak ketegangan terjadi pada 7 Oktober, ketika orang-orang Cina mulai menyerang militer VOC di dalam dan di luar kota Batavia.

Beberapa hari kemudian VOC berhasil memadamkan pemberontakan dalam kota, tetapi orang-orang Cina yang selamat kemudian menyebar ke seluruh Jawa pada 1741, dan bahkan hingga ke Bali. Peperangan antara orang Cina dan VOC menyeret kerajaan-kerajaan pedalaman ke dalam peperangan yang akan berlangsung terus hampir tanpa berhenti selama tujuh belas tahun berikutnya (Sartono, 1999;223; Ricklefs, 1995:139).

Migrasi besar-besaran orang Tionghoa

Setelah pemberontakan orang Cina berhasil dipadamkan oleh VOC, orang-orang Cina tetap diperbolehkan tinggal di wilayah kekuasan VOC dengan beberapa pembatasan. Walaupun demikian, mereka cepat bangkit lagi dan sebagian mampu mengambil kembali dominasi ekonomi. Tetapi jumlah mereka di wilayah kekuasaan Belanda baru bertambah besar setelah terjadinya pergolakan di Negeri Cina dan perubahan-perubahan ekonomi-politik di seluruh dunia selama abad ke-19.

Ding (2006) menguraikan bahwa orang-orang Cina pada abad ke-19 datang secara berkelompok dan teratur karena adanya Revolusi Taipan di Negeri Cina (1848-64), pemindahan kekuasaan dari Singapura ke Colonial Office (1867), dan perkembangan ekonomi di kawasan Melayu dan juga seluruh dunia pada 1860-an dan 1870-an, seperti pembukaan Terusan Suez pada 1869.

Sebagian besar dari mereka adalah buruh dari lapisan bawah masyarakat, yang berbeda dari para pedagang pelopor Cina yang berasal dari kelas menengah. Gelombang pendatang yang lebih akhir ini membawa masalah sosial, seperti penculikan, pergaduhan, pelacuran, perjudian, kongsi gelap, dan penghisapan madat (Freedman dalam Ding, 2006).

Interaksi mereka yang berupa pernikahan dengan penduduk setempat menghasilkan golongan yang disebut Peranakan di wilayah Hindia Belanda dan Baba di wilayah kekuasaan Inggris (kini Singapura dan Malaysia—lihat subbab di atas). Di Hindia Belanda, golongan ini digolongkan sebagai warga negara kelas dua, di bawah orang Belanda Totok dan Indo, namun di atas penduduk Bumiputera.

Di wilayah Hindia Belanda, orang Cina menguasai perekonomian sejak zaman Tanam Paksa sampai dasawarsa awal abad ke-20. Mereka bukan hanya pengelola toko, tetapi juga pemilik rumah gadai, toko garam, perkebunan, rumah jagal, gudang, selain manajer ladang-ladang candu dan rumah lelang (Rush dalam Ahmat Adam, 2003:102).

Nasionalisme Tionghoa

Bibit-bibit nasionalisme Cina di wilayah Hindia Belanda telah muncul pada abad ke-19. Keunggulan ekonomis orang Cina atas orang Belanda Totok, Indo, dan Bumiputera, menimbulkan munculnya sentimen anti-Cina. Sentimen ini didukung oleh Pemerintah Kolonial yang menerbitkan peraturan wijkenstelsel (sistem zona permukiman) yang membatasi domisi mereka pada apa yang disebut Pecinan (Ahmat, 2003:103).

Yang paling banyak dirugikan oleh peraturan tersebut adalah para pedagang eceran-keliling Cina. Mereka tidak leluasa memasuki kampung-kampung pribumi di Jawa. Apalagi ruang gerak mereka kemudian dihalangi oleh sistem surat pas yang diperkenalkan pada 21 Juli 1863. Ketidakpuasan golongan Cina ditambah lagi dengan serangkaian peraturan di bidang ekonomi, pajak, hukum, dan masalah hak waris (Ahmat, 2003:103-104).

Ahmat (2003:126-127) menguraikan bahwa perkembangan di Negeri Cina juga diikuti oleh orang-orang Cina di perantauan, yang merasa bahwa nasib mereka terikat pada negeri leluhur. Setelah kekalahan Cina dalam perang Cina-Jepang pada 1894-1895, seorang nasionalis bernama Kang Yu Wei pada 1898 mengusulkan pembaruan kepada Kaisar Kuang Hsu, yang bertujuan memodernasi Cina menurut garis Barat, terutama di bidang pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Selain itu, muncul juga pemberontakan Boxer yang memancing agresi militer Barat ke Cina.

Orang-orang Cina di perantauan menyetujui gagasan Kang Yu Wei tentang modernisasi dan gerakan untuk kembali kepada ajaran Konghucu. Dinamika negeri leluhur, ditambah dengan situasi mereka di Hindia Belanda sebagai kelompok minoritas yang dibuat tidak merasa aman oleh sikap dan tindakan pemerintah kolonial, serta pelaksanaan gerakan kembali ke Konghucu di Singapura dengan pendirian Kong Kauw Hwee (masyarakat keagamaan Konghucu (Ahmat, 2003:128), membuat mereka merasa perlu meneguhkan identitas sebagai orang Tionghoa.

Puncaknya adalah pembentukan Tiong Hoa Hwee Koan pada 17 Maret 1900 oleh sekelompok pedagang dan jurnalis Tionghoa, yaitu Phia Keng Hek, Khouw Kim An, Khouw Lam tjang, Tan Kim San, Lie Kim Hok, dan Lie Hin Liam (Ahmat, 2003:126). Pada 3 Juni 1900, organisasi ini diakui secara hukum oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan Ketetapan Gubernur Jenderal No. 15 (Ahmat, 2003:129). THHK terutama berhasil di bidang pendidikan orang Tionghoa dan dengan giat mendorong para anggotanya mempraktekkan adat istiadat yang didasarkan pada ajaran Kong Hu Cu.

Peran THHK dilanjutkan oleh Siang Hwee pada 1906, yang menumbuhkan Kamar Dagang Tionghoa di berbagai kota di Jawa, dan Sie Po Sia pada 1909. Siang Hwee mendorong penyebaran nasionalisme orang Tionghoa di Hindia Belanda (Williams dalam Ahmat, 2003:206). Sedangkan Sie Po Sia menggagas hubungan yang lebih dekat dengan Negeri Cina.

Kedua organisasi ini mendekatkan nasionalisme kalangan Tionghoa di Hindia Belanda dengan gerakan induknya di Cina daratan, terutama setelah pecahnya revolusi 1911 dan kemenangan kaum Republik pada 1912 (Ahmat, 2003:207). Kebangkitan ekonomi dan nasionalisme orang Cina ini pada gilirannya mempengaruhi pendirian Sarekat Dagang Islamiah di Surakarta pada 1911 oleh Haji Samanhudi (Ahmat, 2003:208).

Pers Tionghoa

Secara umum, Leo (2003) membagi perkembangan pers di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II menjadi tiga periode. Ketiga periode tersebut adalah periode Pers Putih yang didominasi orang Belanda Totok (1744-1854), periode antara 1854-1908), yakni munculnya suratkabar berbahasa Melayu yang awalnya didominasi orang Indo, lalu oleh Peranakan Cina dan nasionalis Bumiputera, dan periode pers nasionalis (1908-1945).

Ide tentang kebangkitan nasionalisme Tionghoa hanya dapat menyebar luas melalui media cetak, terutama pers. Dalam bidang pers ini, orang Tionghoa di Hindia Belanda telah menguasainya sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ahmat (2003:101) menerangkan bahwa partisipasi Peranakan Tionghoa di dunia pers berbahasa Melayu dimulai pada 1869, ketika Lo Tun Tay menjadi editor untuk suratkabar dwimingguan, Mataharie, yang diterbitkan oleh percetakan Bruining & Wijt di Batavia.

Walaupun pers yang dikontrol oleh orang Belanda tetap kuat dalam ketiga periode itu, namun Peranakan Tionghoa mempunyai dukungan modal yang kuat dan pandangan politik yang lebih moderat daripada pers nasionalis Bumiputera, sehingga mereka mampu menjaga eksistensinya. Dalam kenyataannya, pers Peranakan Tionghoa tidak hanya dibaca oleh orang Cina, tetapi juga pembaca Bumiputera karena menggunakan bahasa Melayu Lingua Franca.

Sebagian besar suratkabar Peranakan terkemuka terbit di Jawa, yakni Sinpo, Perniagaan (kemudian berganti nama menjadi Siang Po), dan Keng Po di Jakarta, Djawa Tengah di Semarang, dan Pewarta Soerabaia di Surabaya. Di Sumatra, suratkabar Peranakan yang terkemuka adalah Sinar Sumatra (Leo dalam Ding & Ooi, 2003:86).

Di antara surat-suratkabar tersebut, Sin Po adalah yang paling lantang menyuarakan nasionalisme Tionghoa, terutama setelah mengikuti konferensi keturunan Tionghoa di Semarang pada 1917. Sin Po tidak hanya merupakan organ pers, tetapi juga menjadi perwujudan kelompok sosial Tionghoa yang menganjurkan kepada orang Cina Totok maupun  Peranakan di Hindia Belanda untuk bersetia kepada Negeri Cina. Dengan demikian, hak hidup dan berusaha mereka di perantauan akan dilindungi oleh pemerintahan Cina. Sebab itu, Sin Po mengkritik keturunan Cina yang menjadi opsir Belanda (Agung Dwi Hartanto dalam Agung Dwi Hartanto et.al., 2007:63-65).

Pendirian Sin Po juga menandai pilihan mayoritas kalangan Tionghoa di Hindia Belanda untuk memilih menjadi warga negara Cina daripada warga negara Hindia Belanda di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Hal ini dipicu oleh adanya ketentuan kewarganegaraan ganda pada 1910.

Ketika itu pemerintahan Cina memberlakukan undang-undang bahwa semua keturunan dari bapak seorang Cina otomatis menjadi warga Cina. Sedangkan Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan undang-undang bahwa siapa pun lahir di tanah Hindia Belanda adalah warga negara Hindia Belanda.

Bagi Sin Po, pemerintahan Cina jauh lebih memberikan harapan daripada Hindia Belanda. Maka harian ini memanfaatkan setiap blunder Pemerintah Kolonial untuk mendukung loyalitasnya kepada Cina  (Agung dalam Agung et.al., 2008:64). Tetapi, Sin Po juga satu-satunya koran yang terang-terangan menggunakan kata “Indonesia” di halaman pertama sebagai rubriknya, yakni sebelum dilaksanakannya Kongres Pemuda 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Di wilayah yang dikuasai Inggris, Ding (2006) mengungkapkan bahwa pusat percetakan dan penerbitan pers dan buku Baba, yang rata-rata diterbitkan dengan huruf Latin, ada di Malaka, Singapura, dan Pulau Pinang karena kota-kota itu adalah juga yang paling maju dan kaya dibanding dengan tempat-tempat lain.

Penerbit dan percetakan yang terkemuka adalah Criterior Press di Pulau Pinang, Denodaya Venthira Press, Kim Seck Chye Press, Kiat G.H. & Co., Koh & Co. dan Straits Chinese Printing Press di Singapura (Ding, 2006). Sedangkan tokoh terkemuka dalam perbukuan Tionghoa di kawasan Semenanjung adalah Wan Boon Seng yang memiliki Peranakan Book Co., yang juga banyak menerbitkan karya-karya di Sing Sing Book Co., Seng Puah Hota Co., Chona Hoo Bros, dan Chin & Inn Co. di Singapura (Ding, 2006).

Sejak 1876 hingga 941, di Tanah Melayu telah terbit 162 suratkabar dan 173 majalah (Roff dalam Ding, 2006). Di antara media-media tersebut terdapat media-media yang dikelola oleh golongan Baba. Yang terkemuka adalah Straits Chinese Magazine yang diterbitkan oleh Song Ong Siang dan Lim Boon Keng pada 1879. Surat kabar Baba yang pertama kali menggunakan huruf Latin adalah The Straits Chinese Heralds dan  Bintang Timor, yang lebih awal daripada media-media yang diusahakan oleh orang Melayu seperti Suara Perniagaan (1919, Singapura) dan Warta Negeri (1929, Kuala Lumpur) (Roff dalam Ding, 2006).

Kesusastraan Melayu Tionghoa di Indonesia

Karena orang Tionghoa berkomunikasi dengan sesamanya maupun dengan etnis lain dengan menggunakan bahasa Melayu, dapat dipahami jika mereka, setelah menguasai bahasa tersebut, kemudian melakukan estetifikasi terhadapnya dengan menghasilkan kesusastraan menurut pandangan estetika sastra mereka sendiri.

Dinamika kesusastraan Peranakan Tionghoa/Baba adalah hasil gabungan banyak faktor sosiobudaya, ekonomi, dan politik di penghujung abad ke-19. Faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan bahasa Peranakan Tionghoa/Baba dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis, kesempatan pendidikan di sekolah-sekolah misionaris, dan peningkatan kedudukan sosial-ekonomi komunitas di masa kolonial. Karya sastra Peranakan Tionghoa/Baba tidak saja mencerminkan kreativitas mereka, tetapi juga pengintegrasian budaya Melayu dan Cina, walaupun tidak sepenuhnya (Ding, 2008:74).

Orang Peranakan di Hindia Belanda telah mulai menghasilkan karya sastra sebelum bangkitnya nasionalisme Cina, tetapi baru berkembang selama gerakan nasionalis (Leo dalam Ding & Ooi, 2003:90). Mereka menulis dalam bahasa Melayu Betawi, yang kemudian dikenal sebagai ragam bahasa Melayu Tionghoa. Para penulis sastra ini kebanyakan bekerja sebagai jurnalis, sehingga sebagian besar dari karya mereka mengambil bahan dari peristiwa-peristiwa dalam berita.

Selama 60 hingga 70 tahun, penulis dari kalangan Peranakan telah menghasilkan jumlah karya yang lebih besar daripada para penulis Bumiputera. Claudine Salmon (dalam Ding, 2008:77; dalam Leo dalam Ding & Ooi, 2003:91) menyebutkan bahwa antara 187-an dan 1960-an, ada 806 Peranakan yang menghasilkan 2646 judul, terdiri dari 73 naskah drama, 183 syair, 233 terjemahan dari karya-karya sastra Barat, 759 terjemahan dari karya-karya Cina, dan 1398 novel dan cerita pendek.

Bahkan, kehadiran karya-karya Peranakan lebih awal daripada karya-karya awal sastra Indonesia modern yang ditulis oleh orang Bumiputera (1920, Azab dan Sengsara karya Marah Rusli terbitan Balai Pustaka), yakni Lo Fen koei karya Gouw Peng Liang dan Oey See karya Thio Tjin Boen yang diterbitkan pada 1903 (Dng, 2008:77; Leo dalam Ding & Ooi, 2003:91).

Kualitas karya-karya tersebut, menurut Salmon (dalam Leo dalam Ding & ooi, 2003:91) cukup tinggi. Bahkan, Leo Suryadinata (dalam Ding & Ooi, 2003:91) menyamakan Drama di Boven Digul (1927-1931, 718 halaman) karta Kwee Tek Hoay setara dengan karya-karya agung Salah Asuhan karya Abdul Muis (1928) dan Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana (1935). Novel ini membahas tentang politik, filsafat, relasi ras dan masalah sosial, dan juga emansipasi perempuan.

Setelah Perang Dunia II, jumlah penulis Peranakan berkurang drastis, kecuali para penulis (atau penyadur atau penerjemah + adaptasi) cerita kungfu. Hal ini disebabkan antara lain oleh kebijakan pemerintah Indonesia untuk menyalurkan potensi orang Peranakan ke arah ekonomi. Hal ini ditambah lagi dengan kebijakan asimilasi yang mendorong agar orang Peranakan agar membaur dengan budaya pribumi.

Kini, para penulis Peranakan Tionghoa cenderung telah membaur dengan orang Bumiputera dan turut membangun kesusastraan nasional Indonesia. Para penulis Peranakan Tionghoa seperti Arief Budiman, Ariel Heryanto, Marga T. dan Mira W. tidak lagi dikenal sebagai penulis Peranakan, melainkan penulis Indonesia.

Kesusastraan Baba di Negeri-negeri Selat

Walaupun orang Baba juga menulis novel dalam bahasa Inggris, namun Salmon (dalam Ding, 2008:75) menyatakan bahwa orang Baba tidak menghasilkan novel dengan bahasa Melayu. Karya prosa yang mereka hasilkan adalah karya saduran, bukan terjemahan, dan kebanyakan dikumpulkan dalam bunga rampai yang berjudul Chrita Dahulu Kala (Ding, 2008:76). Clammer (dalam Ding, 2008:76) telah mengidentifikasi karya-karya sastra Baba, yakni esei, terjemahan (puisi, pantun dan syair Melayu serta novel Cina, Inggris, dan Melayu), cerita berdasarkan kisah yang sebenarnya, pantun, syair, dondang sayang.

Orang Baba, sebagaimana orang Melayu pada umumnya, juga menggemari pantun. Hal ini terbukti dengan melimpahnya berbagai pantun karya Baba yang bertebaran di berbagai terbitan, baik yang berbentuk buku maupun yang terbit di media massa cetak. Walaupun demikian, berbahasa Melayu atau berpantun Melayu tidak berarti bahwa mereka sudah “Masuk Melayu” atau sudah meninggalkan kebudayaan Cina (Tan Che Beng, Clammer, dalam Ding, 2008:75). Mereka tetap orang Cina dari segi fisiologi. Kemampuan mereka dalam berbahasa Melayu dengan baik, dan juga pengetahuan mereka yang mendalam tentang adat-resam dan cara hidup orang Melayu, telah membuat mereka lebih mudah diterima oleh orang Melayu sendiri maupun orang kulit putih yang menguasai pemerintahan (Ding, 2008:75).

Selain pantun, orang Baba juga mengembangkan dondang sayang, yakni pertunjukan menyanyi dan saling bertukar pantun antara dua orang yang diiringi dengan orkestra musik kecil yang memainkan drum, violin, dan gong (Tan Chee Beng dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:98).

Pada zaman kolonial Inggris, pantun-pantun karya orang-orang Baba diterbitkan melalui sarana media cetak dan buku di Singapura. Media cetak yang sering menerbitkan pantun Baba adalah suratkabar Bintang Timor (1894) dan majalah Bintang Pranakan (1930) yang berbahasa Melayu dan menggunakan aksara Latin—majalah ini tutup pada 1831, tetapi segera dilanjutkan oleh Sri Pranakan (1932) (Tan dalam Ding & Ooi [eds.], 2003:99-100).

Bintang Pranakan dan Sri Pranakan menyajikan panton dondang sayang karya Wan Boon Seng (dengan nama pena Panah Pranakan), dan Bintang Timor menerbitkan pantun-pantun karya Baba Cheong Tat dan Bateck. Bintang Pranakan juga secara teratur menyajikan Kroncong Sayang-sayangan yang berbentuk puisi dan dicetak ulang dalam buku karya Wan Boon Seng, Pantun Dondang Sayang & Nyanyian lain-lain (1931). Sedangkan Sri Pranakan secara teratur menyajikan lagu-puisi bertajuk Nyanyian Extra-turn Lagu Bahru (Tan dalam Ding & ooi [eds.]:100). Salah satu contoh puisi semacam ini adalah sebuah stanza dari Bungah Mawar:

Puchok paoh slaras paoh
Kalu mengulam gigi nyilu
Adek jaoh abang pun jaoh
Sama-sama terasa rindu (Tan dalam Ding & ooi [eds.], 2003:101)

Tan Chee beng (dalam Ding & Ooi [eds.], 2003: 103) telah mengkategorikan pantun, dan juga syair, yang diterbitkan oleh Peranakan Baba menjadi dua golongan, yakni karya yang ditujukan atau dapat dipahami oleh orang yang akrab dengan bahasa Melayu Baba (lihat subbab di atas) dan budaya Baba, dan karya yang dapat dimengerti oleh orang yang tidak memahami bahasa Melayu Baba dan budaya Baba.

Kesulitan terbesar yang dihadapi oleh orang non-Baba dalam membaca puisi Baba adalah karena banyaknya kata pinjaman dari dialek Hokkian dan aspek-aspek tertentu dalam budaya Cina yang tidak diakrabi oleh orang non-Cina dan bahkan juga oleh orang non-Hokkien.

Selain pantun, orang Baba di daerah sekitar Selat Malaka juga menghasilkan syair. Salah satu yang paling terkenal dan bermutu tinggi adalah Syair Renchana Piatu yang dikompilasi oleh Tan Poh Tek. Judul lengkapnya adalah Syair Renchana Piatu dan Pantun Karangan Bahru Nyanyian Budak Budak, Teka-teki, Se Orang China Etc.

Buku syair ini mengandung informasi tentang Baba dan dunia Melayu. Tan sendiri telah bertualang di banyak tempat di Malaya dan Borneo, dan sebagian besar dari puisi-puisinya disusun dari pengalamannya itu. Walaupun berbahasa Melayu, pengantar buku ini bilingual, yakni dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris, dan dua bagian terakhir menggunakan bahasa Inggris.

Salah satu contoh petikan dalam karya ini mengkritik kuncir orang Tionghoa, yakni:

Once near the engine a Chinaman stood
He did not know if the place was good
One suden move his queue  caught the engine
And how he was injured one may imagine (dalam Tan dalam Ding, 2003:125)

Posisi bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca terbukti menyimpan kekayaan bahasawi dan literer yang memungkinkan penciptaan hasil sastra dengan menggunakan medium bahasa ini oleh siapapun yang menguasainya. Khasanah sastra Melayu yang dihasilkan oleh orang keturunan Tionghoa sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa disingkirkan begitu saja dari kebudayaan Melayu pada umumnya, karena karya-karya ini adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan bahasa dan sastra Melayu.

________

Referensi

Agung Dwi Hartanto et.al., 2008. Seabad pers kebangsaan. Yogyakarta: Indonesia Buku.

Ahmat Adam, 2003. Sejarah awal pers dan kebangkitan kesadaran keindonesiaan. Jakarta: Hasta Mitra.

Ding Choo Ming, 2006. “Interaksi budaya Baba – Melayu di Melaka, Singapura dan Pulau Pinang di Pinggir Abad ke-19.” Seminar sehari interaksi budaya Melayu pada masyarakat perkotaan, Pekanbaru, 25 November 2006.

Ding Choo Ming, 2008. Pantun Peranakan Baba mutiara gemilang dari Negeri-negeri Selat. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ding Choo Ming & Ooi Kee Beng (eds.), 2003. Chinese studies of the Malay world. Singapore: Eastern Universities Press.

James T. Collins, 2005. Bahasa Melayu bahasa dunia. Jakarta: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV.

Katrin Bandel, 2007. “Kesastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia”, dalam Jurnal Cerpen Indonesia, edisi 07/2007. Yogyakarta: AKAR Indonesia.

Leo Suryadinata, 2003. “The contribution of Indonesian Chinese to the development of the Indonesian press, language, and literature”. Dalam Ding Choo Ming & ooi Kee Beng (eds.), 2003. Chinese studies of the Malay world. Singapore: Eastern Universities Press.

M.C. Ricklefs, 1995. Sejarah Indonesia modern. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Marcus A.S. & Pax Benedento (eds..), 2001. Kesastraan Melayu Tionghoa Jilid 4. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Marcus A.S. & Pax Benedento (eds..), 2007. Kesastraan Melayu Tionghoa Jilid 10. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, 1993. Sejarah Nasional Indonesia I. Cetakan ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.

Rosey Mang, 2003. “Chinese muslims in Malaysia in different periods of history”. Dalam Ding Choo Ming & Ooi Kee Beng (eds.), 2003. Chinese studies of the Malay world. Singapore: Eastern Universities Press.

Sartono Kartodirdjo, 1999. Pengantar sejarah Indonesia baru: 1500-1900 dari emporium sampai imperium jilid 1. Cetakan ke-5. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tan Chee Beng, 2003. “Baba Malay poetry publications and Babas‘ contribution to Malay world studies”. dalam Ding Choo Ming & Ooi Kee Beng (eds.), 2003. Chinese studies of the Malay world. Singapore: Eastern Universities Press.

(An. Ismanto/sas/13/10-09)



[1] Istilah ini berasal dari bahasa Italia. Artinya adalah “bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi sosial oleh orang-orang yang berlainan bahasanya” (Ibnu Wahyudi dalam Marcus A.S. & Pax Benedento [eds..], 2001:xxi).

[2] Istilah “Tionghoa” di sini dapat juga bersinonim dengan “Cina”, tergantung pada konteks. Istilah Tionghoa sendiri baru muncul pada abad ke-20 setelah munculnya gerakan Pan-Cina di Daratan Cina (lihat subbab di bawah ini).

[3] Bunyi kutipan ini dalam bahasa Inggris: “The spelling [initiated by Liem Kim Hok] has spread and has been adopted all over Indonesia. We believe that it will eventually defeat and destroy Riau Malay or the Malay Language of C.A. van Ophuijsen, which is now protected by the government.”

Dibaca : 7.197 kali.

Komentar untuk ''latar belakang sejarah kesusastraan melayu masa pengaruh tionghoa''

Berikan komentar anda

Masukkan teks dan angka yang terdapat pada gambar di samping pada kotak di bawahnya. Bedakan penulisan huruf kecil dan huruf besar (kapital)

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version