Minggu, 23 November 2014   |   Isnain, 30 Muharam 1436 H
Orang bintang memetik nangka Rasanya manis sedap dimakan Orang beriman berbaik sangka Mukanya manis lakunya sopan

Sastra Melayu

Kapotia Nulibu Ada
Upacara Merumuskan Hukum Adat Masyarakat Danau Lindu, Sulawesi Tengah


Para ketua adat memimpin pelaksanaan musyawarah adat untuk
merumuskan hukum adat.


1. Asal-usul

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) (http://www.ypb.or.id/lh/uu9723.html). Lamanya hukuman penjara yang harus dijalani dan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh orang-orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara jelas menunjukkan betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup untuk menopang kehidupan manusia. Seandainya saja peringatan tersebut diindahkan oleh masyarakat, tentu lingkungan hidup akan terus memberikan manfaat kepada segenap elemen masyarakat. Sayangnya, keberadaan UU tersebut hanya sekedar “kitab suci” yang tidak mempunyai daya apa-apa. Fenomena tanah lonsor, kekeringan, dan banjir yang merajalela merupakan bukti semakin rusaknya lingkungan hidup.

Jika mau sejenak mendengarkan, melihat dan menggali kearifan lokal  yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tempatan, maka niscaya akan diketemukan aturan lokal (hukum adat) tentang bagaimana mereka mengatur dan mengelola lingkungannya. Hukum adat untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut dibuat dan disusun oleh anggota masyarakat berdasarkan kondisi sosial-budaya setempat. Hukum adat tersebut mengikat dan diawasi pelaksanaannya oleh semua anggota yang tercakup dalam jangkaun hukum tersebut. Oleh karenanya, hukum adat walaupun tidak tertulis sangat efektif  untuk “memaksa” ketundukan setiap anggota masyarakat.

Namun, eksistensi hukum adat tersebut saat ini seringkali dipertanyakan seiring berubahnya kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat yang semakin kompleks akibat perubahan kondisi sosial, budaya, dan politik. Tidak jarang, hukum adat harus tersisih dan tersingkir (baca: sengaja disingkirkan) karena seringkali dianggap menghalangi pembangunan. Kebijakan pemerintah juga seringkali menjadi penyebab matinya hukum adat, misalnya pemberian ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tanpa pengawasan yang memadai terhadap perusahaan-perusahaan yang kurang mempunyai kepedulian kepada kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi mendasar terhadap pola pengelolaan hutan. Misalnya pemberian wewenang lebih besar terhadap masyarakat lokal untuk mengelolanya dengan berpedoman kepada hukum pemerintah (UU) dan hukum adat yang hidup atau pernah hidup bersama masyarakat. Agar hukum adat bersifat produktif, dan tidak bertentangan dengan pengelolaan hutan dalam konsep yang luas (master plan pemerintah), maka selain harus dipertahankan, juga perlu direvitalisasi  agar tetap sesuai dengan dinamika masyarakat. Semangat ini dapat dilihat pada Kapotia Nulibu Ada atau permusyawaratan adat masyarakat yang hidup di sekitar Danau Lindu Provinsi Sulawesi Tengah. Musyawarah Adat tersebut dilakukan untuk mengukuhkan kembali aturan adat yang mulai melemah dan merumuskan aturan adat baru sebagai bentuk respon terhadap persoalan-persoalan kekinian (http://lorelindu.wordpress.com). Secara garis besar, hukum adat tersebut berisi ketentuan pelanggaran (waya) dan sanksi (sompo) terhadap persoalan sosial, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya (http://basrimarzuki.smugmug.com).

Pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada dipimpin oleh pimpinan para ketua adat dan dihadiri oleh warga masyarakat yang ditunjuk oleh para ketua adat. Mereka yang hadir dapat secara bebas mengemukakan pendapat, walaupun pada akhirnya keputusan finalnya tetap berada di tangan para ketua adat. Adapun persoalan yang menjadi pokok bahasan dalam Kapotia Nulibu Ada di antaranya adalah kepemilikan tanah, kependudukan, penggunaan alat yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam seperti chain saw, strom ikan, racun potas, senapan angin, jerat hewan serta kegiatan pencemaran lingkungan dan mengambil atau menjual tanah secara diam-diam (http://lorelindu.wordpress.com).


Dalam mencari ikan, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar
Danau Lindu Provinsi Sulawesi Tengah dilarang menggunakan
benda-benda yang dapat merusak lingkungan.

Hasil keputusan harus diawasi dan dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Jika ada pelanggaran terhadap hukum adat, maka masyarakat berkewajiban melaporkan kepada ketua adat, dan ketua adat menjatuhkan sanksi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap. Denda terhadap pelanggaran adat  dibayarkan kepada ketua adat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jika orang yang melanggar tidak sanggup membayar, maka orang yang melanggar diusir dari desanya. Bahkan, jika pelanggarannya berat, misalnya perbuatan amoral, maka pelanggar akan diusir disertai ancaman akan dibunuh jika ditemukan oleh orang suruhan ketua adat (wawancara via email dengan Basri Marzuki).

Oleh karena sanksi hukum adat cukup keras dan mengikat semua anggota masyarakat, maka walaupun hukum adat hanya berdasarkan kesepakatan lisan, ia mempunyai daya tekan yang luar biasa terhadap masyarakat. Dengan kekuatan yang dimilikinya, hukum adat cukup efektif untuk menjamin terjaganya keharmonisan sosial, kelestarian hutan dan ekosistemnya. Namun sayang, ketika berhadapan dengan peraturan yang mendapat legitimasi “legal” oleh negara, hukum adat menjadi tidak berdaya. Hal ini dapat dilihat dari merajalelanya pengrusakan hutan dan ekosistemnya, serta kerusakan moral dan sosial. Kondisi ini harus segera diakhiri sehingga kerusakan tidak semakin parah dan masa depan masyarakat setempat dapat terselamatkan. Jika sejak ratusan tahun silam hukum lokal dapat menjamin eksistensi masyarakat dan lingkungannya, maka sudah sewajarnya jika keberadaan hukum adat dihidupkan kembali, namun tentu saja, dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat.


2. Bahan dan Peralatan

Kapotia Nulibu Ada sebenarnya merupakan musyawarah biasa yang sangat profan. Namun akan menjadi sakral ketika masyarakat melakukan sumpah untuk mentaati keputusan yang dicapai dan bersedia membayar denda jika mereka melanggarnya. Perubahan dari sekedar musyawarah profan menjadi sakral dapat dilihat dari bahan-bahan dan peralatan yang digunakan. Adapun peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan di antaranya adalah (http://lorelindu.wordpress.com):


Seorang gadis berpakaian adat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada
dengan menjadi tim konsumsi


a. Bahan-bahan

  • Kerbau. Hewan ini disembelih setelah keputusan musyawarah ditetapkan. Tujuannya, sebagai pengikat kesepakatan adat.
  • Siga dan sarung.
  • Pongo (sirih dan pinang).
  • Bahan-bahan untuk memasak.


b. Peralatan-peralatan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain:

  • Baju adat. Baju ini dipakai pada pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada
  • Guma (parang) dan pisau. Kedua alat ini digunakan untuk memotong dan mengirisi daging kerbau. 
  • Dulang (piring tradisional). Digunakan sebagai tempat menaruh siga dan sarung.
  • Peralatan memasak


3. Tempat dan Waktu

Kapotia Nulibu Ada dilaksanakan sekali dalam dua tahun. Sedangkan tempat dan waktu pelaksanaannya ditentukan berdasarkan kesepakatan pada pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada sebelumnya. Biasanya, pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada berlangsung mulai pagi sampai sore hari bertempat di baruga balai desa atau tempat yang memungkinkan dilakukan pertemuan yang melibatkan beberapa orang (bisa sampai ratusan orang).

4. Prosesi Upacara

Pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada secara garis besar terdiri dari dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan (prosesi upacara diolah dari http://lorelindu.wordpress.com, http://basrimarzuki.multiply.com, dan wawancara via email dengan Basri Marzuki).


a. Persiapan

Persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan Kapotia Nulibu Ada di antaranya adalah:

  • Membentuk tim pelaksana acara. Tim ini bertugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada. 
  • Mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan, seperti kerbau, baju adat, dulang untuk tempat siga dan sarung, bahan-bahan dan peralatan untuk memasak, dan pongo (sirih dan pinang). Bahan-bahan tersebut biasanya di dapat dari sumbangan masyarakat. Namun saat ini, bahan tersebut disediakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dan/atau lembaga pemerintah.
  • Memilih peserta Kapotia Nulibu Ada. Peserta upacara ini biasanya ditentukan oleh ketua-ketua adat. Setelah ditentukan, utusan ketua adat menyebarkan undangan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Secara umum, yang mendapat kesempatan untuk hadir dalam upacara tersebut adalah para tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan.
  • Menyiapkan tempat acara. Tempat acara biasanya dipersiapkan sehari sebelum acara dilangsungkan. Jika acara dilaksanakan di baruga kelurahan, maka persiapan yang harus dilakukan adalah membersihkan dan memberi hiasan baruga tersebut. Hiasannya dibuat dari janur kuning agar tempat acara menjadi indah. Jika baruga diperkirakan tidak dapat menampung jumlah undangan, maka di depan baruga didirikan tenda. Tenda ini juga diberi hiasan dari janur kuning.
  • Pakaian adat. Pakaian adat dipersiapkan untuk dipakai pada hari H pelaksanaan upacara. Pada saat pelaksanaan upacara, panitia penyelenggara dan para tetua adat harus menggunakan pakaian adat. Peserta lainnya, diperboleh untuk tidak menggunakan pakaian adat, tetapi hanya harus mengenakan penutup kepala.


b. Pelaksanaan

Kapotia Nulibu Ada atau permusyawaratan adat merupakan kegiatan musyawarah untuk merumuskan dan membuat hukum adat. Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

  • Pada hari yang ditentukan, para peserta Kapotia Nulibu Ada yang telah ditunjuk oleh ketua adat sejak pagi hari berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Sejak sampai di tempat acara, para peserta langsung menempatkan diri sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu para ketua adat menempati bagian depan tempat pelaksanaan upacara. Sedangkan peserta yang lain menempati bagian-bagian yang lain. 
  • Setelah semua peserta berkumpul dan/atau dianggap cukup acara Kapotia Nulibu Ada segera dimulai, yaitu diawali dengan penyerahan secara simbolis kerbau beserta baju adat, guma (parang), siga dan sarung yang ditaruh di atas dulang (piring tradisional) dari aparat pemerintah kepada lembaga adat. Penyerahan bahan-bahan tersebut merupakan simbol penyerahan sepenuhnya penerapan aturan adat kepada lembaga adat.
  • Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan pongo (sirih dan pinang) kepada aparat pemerintah yang hadir sebagai tanda penghormatan.

Para gadis dengan sigap menyiapkan konsumsi selama berlangsungnya acara
  • Setelah itu, acara inti Kapotia Nulibu Ada dilaksanakan dengan dipimpin oleh pimpinan para ketua adat. Mereka saling berbagi dan kerap kali harus berdebat untuk mencapai sebuah kesepakatan walau keputusan akhirnya sepenuhnya ditentukan oleh para ketua adat dengan mempertimbangkan masukan-masukan selama rapat berlangsung. Mereka mendiskusikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu dalam berinteraksi baik secara sosial maupun dengan lingkungannya. Dalam musyawarah tersebut, juga dibahas tentang sanksi-sanksi bagi orang-orang yang melanggar aturan adat. Salah satu poin yang disepakati misalnya, barang siapa ditemukan menebang pohon akan dikenakan sanksi membayar satu ekor kerbau. Kesepakatan lainnya, siapa yang ditemukan menangkap ikan dalam masa umbo (moratorium atau bulan-bulan yang dilarang melakukan penangkapan) juga akan didenda satu ekor kerbau. Kesepakatan tentang umbo biasanya didasarkan pada kondisi ikan di danau Lindu yang mulai sedikit. Oleh karenanya, perlu dibuat aturan penghentian sementara menangkap ikan di danau tersebut.  
  • Setelah hukum adat disepakati, pimpinan dari para ketua adat mengumumkan kepada semua peserta yang hadir.

Seekor kerbau disembelih untuk mensakralkan kesepakatan yang dicapai
  • Dilanjutkan dengan penyembelihan seekor kerbau. Penyembelihan ini bertujuan untuk memberikan legitimasi sosial dan politis terhadap hukum adat yang baru disepakati. Untuk menambah nilai sakral pada hukum adat baru tersebut, maka penyembelihan diiringi pembacaan gane-gane (mantra) yang disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada acara Kapotia Nulibu Ada.
  • Darah yang keluar dari bekas sembelihan ditampung menggunakan wadah yang telah disediakan.
  • Setelah itu, para pemuka adat yang hadir melakukan prosesi “Moelasi Pale Kasalaa Ngata”, yaitu membasahi telapak tangan dengan darah kerbau sembelihan tersebut. Kemudian telapak tangan yang ada darahnya tersebut ditempelkan pada kain putih sebagai simbol membersihan lingkungan dari kesalahan yang mereka lakukan dan melebur kesalahan mereka bersama darah kerbau. Pada saat menempelkan tangan pada kain putih tersebut, mereka membaca sumpah untuk tidak melanggar kesepakatan dan melakukan kesalahan sebagai mana tahun sebelumnya. Jika mereka melanggar aturan adat, maka akan mendapatkan sanksi secara adat, dan/atau tertimpa bencana atau malapetaka.

Prosesi Moelasi Pale Kasalaa Ngata dengan menggunakan darah kerbau 
  • Daging kerbau yang telah dipotong-potong kemudian dimasak beramai-ramai oleh tim pelaksana acara untuk dijadikan lauk pauk.

Kaum lelaki yang tidak menjadi peserta Kapotia Nulibu Ada juga ikut berpartisipasi dengan
memotong-motong daging kerbau yang baru disembelih
  • Setelah matang, para gadis-gadis berpakaian adat menyuguhkan nasi dengan lauk daging kerbau kepada para peserta. Biasanya, hidangan pertama kali diletakkan di depan para ketua adat, baru kemudian disajikan kepada peserta yang lain.
  • Setelah semua mendapatkan jatah, acara makan bersamapun segera dilaksanakan. Acara makan ini sekaligus menjadi obat atas silang pendapat selama berlangsungnya Kapotia Nulibu Ada.
  • Acara makan dengan lauk daging kerbau merupakan penutup acara Kapotia Nulibu Ada.

Acara Kapotia Nulibu Ada diakhiri dengan acara makan bersama dengan lauk daging kerbau (gambar kiri). Setelah selesai acara, para perempuan  beranjak pulang ke rumah masing-masing (gambar kanan).


5. Doa atau Mantra

Doa atau mantra secara khusus dibaca ketika penyembelihan kerbau. Tujuannya untuk memberikan nilai sakral aturan adat yang telah disepakati. Bacaan mantra menggunakan bahasa lokal dan diucapkan dengan gaya bersemangat. Menurut keterangan Basri Marzuki, pengucapan mantra ini seperti orang demonstrasi, sangat bersemangat. Namun sayang, bacaan manteranya belum berhasil dicatat.


6. Nilai-Nilai

Kapotia Nulibu Ada merupakan wahana masyarakat lokal merumuskan dan membuat aturan (baca: hukum) untuk mempertahankan eksistensi diri dan lingkungannya. Jika dikaji secara mendalam, pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada dan hukum adat yang dihasilkan merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di sekitar Danau Lindu Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun nilai-nilai tersebut di antaranya adalah:

Pertama, pelestarian lingkungan. Pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada untuk merumuskan aturan adat tentang pemanfaatan lingkungan dengan sanksi-sanksi yang mengikutinya. Musyawarah tersebut merupakan salah satu manifestasi kesadaran masyarakat setempat bahwa lingkungan harus dilestarikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal, dengan bahasa mereka sendiri, mempunyai kesadaran bahwa lestarinya lingkungan merupakan jaminan terjaganya eksistensi mereka. Sanksi berat berupa denda seekor kerbau, atau sanksi pengusiran bagi yang tidak mampu membayar denda, merupakan cara preventif untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat yang hidup di sekitar Danau Lindu Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi kaca benggala gerakan melestarikan lingkungan, khususnya hutan. Berangkat dari logika ini pula, dapat dimengerti bahwa pengrusakan hutan (illegal logging) yang telah menyebabkan hutan semakin kritis tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal tidak mungkin merusak hutan, karena bagi mereka merusak hutan berarti menghancurkan masa depan mereka sendiri. Dengan demikian, menghidupkan kembali hukum adat dan menyerahkan pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal dapat dijadikan salahsatu strategi pemerintah untuk melestarikan lingkungan, khususnya hutan.

Kedua, kebersamaan. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang mempunyai kehendak dan keinginan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut harus dikelola secara baik sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antarindividu. Caranya adalah dengan aturan main yang dibuat, disetujui, dan mengikat semua anggota masyarakat tersebut. Pembuatan aturan adat melalui Kapotia Nulibu Ada merupakan salah satu cara untuk membangun kebersamaan tersebut.  

Ketiga, konstruksi sosial. Selain sebagai pengejawantahan rasa kebersamaan, Kapotia Nulibu Ada merupakan salah satu cara untuk mengkonstruksi masyarakat ideal sebagaimana yang mereka impikan. Pembuatan aturan adat merupakan salah satu cara untuk memaksa setiap individu agar tunduk kepada kepentingan “masyarakat”. Barang siapa yang tidak tunduk (melanggar), maka dia harus mendapatkan sanksi baik dengan membayar denda ataupun (di)keluar(kan) dari masyarakat. Pelaksanaan Kapotia Nulibu Ada setiap dua tahun sekali, para peserta harus memakai pakain adat, para ketua adat duduk dibaris terdepan, dan penyembelihan kerbau, merupakan bentuk dari konstruksi itu sendiri. Dengan cara tersebut, nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat diwariskan sehingga dapat terus lestari.

Keempat, keyakinan. Proses sakralisasi nilai-nilai profan merupakan salah satu bentuk dari ekspresi keyakinan seseorang atau masyarakat. Penyembelihan kerbau dengan membaca mantra-mantra dan prosesi Moelasi Pale Kasalaa Ngata adalah upaya untuk memberikan nilai sakral kepada aturan adat yang disepakati adalah bentuk dari sakralisasi sesuatu yang profan. Oleh karena telah bersifat sakral, maka setiap orang yang melanggar aturan adat tersebut tidak hanya akan mendapatkan sanksi sesuai aturan adat, tetapi juga diyakini akan tertimpa bencana. Adanya kepercayaan akan tertimpa bencana jika melanggar aturan adat merupakan salah satu bentuk ekspresi keyakinan masyarakat yang hidup di sekitar Danau Lindu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap yang gaib.

(Ahmad Salehudin/bdy/36/08-08)


Daftar Bacaan

Kredit Foto:


Dibaca : 11.655 kali.

Komentar untuk ''kapotia nulibu ada upacara merumuskan hukum adat masyarakat danau lindu sulawesi tengah''

Berikan komentar anda

Masukkan teks dan angka yang terdapat pada gambar di samping pada kotak di bawahnya. Bedakan penulisan huruf kecil dan huruf besar (kapital)

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version