Sabtu, 1 November 2014   |   Ahad, 8 Muharam 1436 H
Wahai annda luruskan niat Membanggakan diri jangan kau buat Rendahkan hati betulkan makrifat Semoga Allah memberimu rahmat

Sejarah Melayu

Kesultanan Kotawaringin


Istana Kesultanan Kotawaringin (Istana Kuning)

Kesultanan Kotawaringin merupakan satu-satunya kesultanan yang tercatat pernah berdiri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kesultanan ini mempunyai hubungan yang erat dengan Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan karena pendiri dari Kesultanan Kotawaringin merupakan keturunan dari Sultan Banjar ke-4, Sultan Musta’in Billah. Kesultanan yang sempat dihapuskan sebagai suatu wilayah yang independen pada pasca kemrdekaan ini kini dibangkitkan kembali. Pada tanggal 16 Mei 2010, bertempat di Istana Kuning, zuriat Kesultanan Kotawaringin mengangkat Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah sebagai sultan ke-15 Kesultanan Kotawaringin.

1. Sejarah

a. Asal-usul Kesultanan Kotawaringin

Kesultanan Kotawaringin merupakan satu-satunya kesultanan yang tercatat pernah berdiri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut fakta sejarah, sejarah berdirinya Kesultanan Kotawaringin tidak bisa dilepaskan dari Kesultanan Banjar yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Salah satu fakta sejarah ditunjukan dalam buku Mengenal Kabupaten Kotawaringin Barat karangan J.U. Lontaan dan G.M. Sanusi. Dalam buku tersebut, Lontaan dan Sanusi menyatakan bahwa Kesultanan Kotawaringin didirikan oleh Pangeran Anta Kasuma yang merupakan salah satu keturunan dari Sultan Banjar, Sultan Musta’in Billah (http://www.sinarharapan.co.id/). Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa sejak awal berdiri, Kesultanan Kotawaringin telah menjadi bagian dari Kesultanan Banjar.

Masih menurut buku yang sama, awal mula pendirian Kesultanan Kotawaringin dimulai dari perseteruan yang melanda Kesultanan Banjar seputar perebutan kekuasaan antara Pangeran Adipati Tuha dan Pangeran Anta Kasuma. Pangeran Adipati Tuha yang notabene adalah kakak dari Pangeran Anta Kasuma akhirnya memenangkan perebutan tahta yang mengantarkannya menduduki singgasana Kesultanan Banjar. Sedangkan sang adik, Pangeran Anta Kasuma, memilih untuk meninggalkan Kesultanan Banjar guna mencari wilayah baru. Sikap sang adik direstui oleh Pangeran Adipati Tuha karena kebetulan sesuai dengan politik luar negeri kesultanan kala itu yang sedang dalam masa perluasan wilayah kekuasaan. Akhirnya rombongan Pangeran Anta Kasuma berangkat menuju wilayah baru.

Perjalanan rombongan Pangeran Anta Kasuma sampai di daerah yang bernama Rantau Pulut. Perjalanan diteruskan dan sampai di hulu Sungai Arut, daerah Pandau. Di hulu Sungai Arut, rombongan Pangeran Anta Kasuma bertemu dengan penduduk lokal, yaitu kumpulan dari sembilan kelompok suku yang berbeda, antara lain Suku Dayak Gambu, Arut, dan Anom pimpinan Demang Petinggi di Umpang (http://hamsi-aliblog.blogspot.com/). Pada awal pertemuan, rombongan Pangeran Anta Kasuma hampir bentrok dengan Suku Dayak Arut, namun jalan damai dengan cara perundingan akhirnya lebih dipilih. Lewat jalan perundingan tersebut, Pangeran Anta Kasuma mengikat sumpah darah dengan Suku Dayak Arut yang ditandai dengan sebuah prasasti yang disebut Batu Patahan (http://www.sinarharapan.co.id/) atau  Panti Darah Janji Samaya (http://hamsi-aliblog.blogspot.com/). Prasasti ini sampai sekarang masih bisa dijumpai.

Setelah berjumpa dengan Suku Dayak Arut, rombongan Pangeran Anta Kasuma melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Tanjung Pangkalan Batu (Kotawaringin Lama). Di tempat ini rombongan mendirikan lanting (rumah apung dari kayu). Setelah bermukim cukup lama, Pengeran Anta Kasuma mendapatkan karunia seorang putri yang diberi nama Puteri Lanting (http://www.banuamandiri.com/).

Di Tanjung Pangkalan Batu (Kotawaringin Lama), Pangeran Anta Kasuma mencoba untuk mendirikan permukiman hingga berkembang menjadi bentuk kerajaan. Kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Kotawaringin. Sehubungan dengan bentuk kerajaan yang masih terpengaruh oleh Islam, karena cikal bakal pendirian Kerajaan Kotawaringin dilakukan oleh keturunan dari Sultan Musta’in Billah yang memeluk agama Islam, maka mulai dari awal berdiri Kerajaan Kotawaringin telah lazim disebut dengan nama Kesultanan Kotawaringin.

Terdapat beberapa versi seputar tahun berdirinya Kesultanan Kotawaringin. Menurut Prof. Slamet Muljana, Kesultanan Kotawaringin merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Hal ini dituliskan dalam Kitab Negarakrtagama karangan Mpu Prapanca pada pupuh XII dan XIV (Bappeda, 2004:6 dalam http://aditya-pbun.blogspot.com/). Penguasaan atas Kesultanan Kotawaringin terjadi ketika Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk (1351-1389 M) (Marwati Djoenoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993:435-439). Indikasi kuat masuknya pengaruh Majapahit ke dalam sistem pemerintahan Kesultanan Kotawaringin adalah pengangkatan kepala-kepala suku menjadi menteri kesultanan atas inisiatif dari Kerajaan Majapahit (Tjilik Riwoet, 1993:55 dalam http://iimanda.multiply.com/journal/).

Versi berikutnya adalah tulisan yang terdapat di permakaman para Sultan Kotawaringin yang berlokasi di Tanjung Pangkalan Batu (Kotawaringin Lama). Tulisan tersebut ditulis oleh Kyai Gede, Mangkubumi pertama di Kesultanan Kotawaringin. Di dalam tulisan tersebut, Kyai Gede menyatakan bahwa Kesultanan Kotawaringin berdiri pada tahun 1598 (http://aditya-pbun.blogspot.com/). Versi ketiga disampaikan oleh J.U. Lontaan dan G.M. Sanusi. Menurut pernyataan yang ditulis dalam buku Mengenal Kabupaten Kotawaringin Barat ini, Kesultanan Kotawaringin berdiri pada tahun 1679 (http://aditya-pbun.blogspot.com/).

Dilihat dari ketiga versi tersebut, terdapat satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa berdirinya Kesultanan Kotawaringin merupakan akibat dari perseteruan yang melanda Kesultanan Banjar seputar perebutan tahta antara Pangeran Adipati Tuha dengan Pangeran Anta Kasuma pada masa pemerintahan Sultan Musta’in Billah (1595 – 1620) (Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003 dalam http://salwanto.blogspot.com/2008/). Dari usia pemerintahan Sultan Musta’in Billah di Kesultanan Banjar dapat disimpulkan bahwa Kesultanan Kotawaringin harus berdiri pada babak akhir pemerintahan Sultan Musta’in Billah atau pasca pemerintahan Sultan Musta’in Billah. Dilihat dari fakta ini, angka tahun yang cukup logis untuk menunjukan tentang masa berdirinya Kesultanan Kotawaringin adalah awal abad ke-17 (1600-an).

Analisa selanjutnya merupakan hasil dari argumen ketiga versi di atas. Slamet Muljana menyatakan bahwa Kesultanan Kotawaringin merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1351-1389 M). Pernyataan Slamet Muljana tersebut berlandaskan kekuatan literatur yang diambil dari Kitab Negarakrtagama karangan Mpu Prapanca pada pupuh XII dan XIV (Bappeda, 2004:6 dalam http://aditya-pbun.blogspot.com/). Pada kenyataannya, dalam Negarakrtagama pupuh XII dan XIV tidak disebutkan tentang penguasaan Kesultanan atau Kerajaan Kotawaringin, melainkan disebutkan bahwa Kerajaan Majapahit menguasai suatu daerah bernama Kotawaringin (bukan kesultanan). Besar kemungkinan yang dimaksud dengan Kotawaringin dalam Negarakrtagama adalah suatu wilayah yang dulunya merupakan cikal bakal dari Kesultanan Kotawaringin yang kala itu masih dihuni oleh suku Dayak Arut. Kerajaan Majapahit yang menaklukan wilayah ini (Kotawaringin) kemudian menanamkan pengaruh hingga pada masa berdirinya Kesultanan Kotawaringin.

Versi kedua adalah tulisan Kyai Gede yang tertera di permakaman para Sultan Kotawaringin di Kotawaringin Lama yang menyebutkan tentang berdirinya Kesultanan Kotawaringin pada tahun 1598. Melihat angka tahun ini (1598) dengan waktu bertahtanya Sultan Musta’in Billah (1595) terdapat suatu bagian yang kurang logis. Pangeran Anta Kasuma tidak mungkin mendirikan kesultanan/ kerajaan baru selepas 3 tahun pasca ditabalkannya Sultan Musta’in Billah di Kesultanan Banjar. Selanjutnya, Perseteruan antara Pangeran Adipati Tuha dengan Pangeran Anta Kasuma juga tidak mungkin jika terjadi di awal pemerintahan Sultan Musta’in Billah.

Kemungkinan terdekat jika dilihat dari tulisan Kyai Gede adalah penjelasan bahwa sebelum Pangeran Anta Kasuma datang di Kotawaringin Lama, di sana telah bermukim Kyai Gede yang merupakan seorang ulama yang diduga berasal dari Kesultanan Demak di Jawa. Kyai Gede atau Abdul Qadir Assegaf telah menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang Dayak tanpa berusaha mengubah keyakinan orang Dayak dari Kaharingan ke agama Islam (http://hamsi-aliblog.blogspot.com/2008/).

Ketika Pangeran Anta Kasuma datang ke Kotawaringin Lama, Kyai Gede merasakan ada kesepahaman dalam bidang agama di antara keduanya. Terlebih lagi kepala suku Dayak Arut juga telah mengikat janji Sumpah Patahan dengan Pangeran Anta Kasuma sebagai ujud pengakuan atas kepemimpinan Pangeran Anta Kasuma. Sikap pemimpin Dayak Arut diwakilkan kepada Kyai Gede yang kebetulan mempunyai dua buah kelebihan, yaitu kesamaan persepsi tentang agama dan kedekatan dengan pimpinan Dayak Arut. Jadilah Kyai Gede sebagai mangkubumi pertama di Kesultanan Kotawaringin.

Versi ketiga adalah argumen dari JU Lontaan dan Sanusi yang menyebutkan bahwa Kesultanan Kotawaringin telah berdiri pada tahun 1679 (http://aditya-pbun.blogspot.com/). Melihat angka tahun ini (1679) dengan bertahtanya Sultan Musta’in Billah (1595-1620) terdapat selisih waktu sekitar 59 tahun. Angka ini (59 tahun) dirasa kurang logis untuk menunjukan tentang rentang waktu yang dibutuhkan Pangeran Anta Kasuma dalam mendirikan Kesultanan Kotawaringin. Analisa yang lebih logis adalah kemungkinan bahwa sebenarnya Kesultanan Kotawaringin telah berdiri sebelum tahun 1679. Hanya saja Lontaan dan Sanusi tidak melihat bahwa Kesultanan Kotawaringin tersebut telah sesuai untuk disebut sebagai suatu bentuk kesultanan atau kerajaan. Baru ketika Kesultanan Kotawaringin telah mempunyai landasan hukum dan pemerintahan yang jelas dengan adanya Kitab Kanun Kuntara pada masa pemerintahan Pangeran Anta Kasuma, Lontaan dan Sanusi sepakat untuk menyebut Kotawaringin telah sesuai untuk dikategorikan sebagai sebuah bentuk kesultanan atau kerajaan.

b. Kesultanan Kotawaringin dari Masa ke Masa

Sultan pertama Kesultanan Kotawaringin adalah Pangeran Anta Kasuma bergelar Ratu Bagawan Kotawaringin. Beliau memerintah dengan dibantu Mangkubumi Kyai Gede (http://jalian.wordpress.com/). Pada masa pemerintahan Ratu Bagawan Kotawaringin, sang sultan telah menetapkan batas wilayah kekuasaan dan membuat undang-undang yang dikenal dengan nama Kanun Kuntara (http://iimanda.multiply.com/). Batas wilayah sangat diperlukan sebagai legitimasi penguasaan atas suatu wilayah. Sedangkan undang-undang Kanun Kuntara digunakan untuk mengelola dan menjalankan roda pemerintahan sekaligus sebagai hukum negara.

Pada masa pemerintahan Ratu Bagawan, beliau membangun Dalem Luhur atau Istana Luhur. Selain membangun keraton, sang sultan juga membangun Perpatih (rumah patih) Gadong Bundar Nurhayati, Perdipati (rumah panglima perang) Gadong Asam, Pa’agungan (gudang untuk menyimpan peralatan perang yang terdiri dari senjata dan pusaka), membangun surau untuk keperluan ibadah, dan paseban sebagai tempat bagi para bawahan dan rakyat untuk menghadap sultan (http://iimanda.multiply.com/journal/). Pembanguan yang dilakukann oleh Ratu Bagawan semata-mata bertujuan untuk meletakan fondasi tata pemerintahan yang akan diwariskan kepada generasi setelahnya.

Pemerintahan Ratu Bagawan Kotawaringin berakhir dengan ditandai peralihan tahta kepada putranya yang bernama Pangeran Mas Adipati (http://iimanda.multiply.com/journal/). Pada masa awal pemerintahan Pangeran Mas Adipati, beliau masih didampingi oleh Mangkubumi Kyai Gede. Tetapi di tengah-tengah menjalankan tugasnya sebagai mangkubumi, Kyai Gede meninggal dunia. Sebagai pengganti jabatan mangkubumi di Kesultanan Kotawaringin, Pangeran Mas Adipati mengangkat Dipati Ganding.

Pengganti Pangeran Mas Adipati adalah puteranya yang bernama Pangeran Panembahan Anum (http://iimanda.multiply.com/journal/). Dalam menjalankan pemerintahan, beliau didampingi oleh Mangkubumi Dipati Gading. Selama hidup, Pangeran Panembahan Anum dikaruniai dua orang putra. Putra tertua yang bernama Pangeran Prabu akhirnya diangkat sebagai sultan untuk menggantikan kedudukan Pangeran Panembahan Anum.

Pangeran Prabu mempunyai 3 orang putera. Ketika telah selesai memimpin Kesultanan Kotawaringin, beliau mewariskan tampuk kepemimpinan kepada putera tertuanya yang bernama Pangeran Dipati Tuha (http://iimanda.multiply.com/journal/). Setelah wafat, Pangeran Dipati Tuha digantikan oleh puteranya yang bernama Pangeran Panghulu (http://iimanda.multiply.com/journal/). Pangganti Pangeran Penghulu adalah puteranya yang bernama Pangeran Ratu Bagawan (http://iimanda.multiply.com/journal/). Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Bagawan, beliau membangun Masjid Jami Kotawaringin. Masjid ini dibangun karena surau yang telah dibangun pada masa Pangeran Anta Kasuma bergelar Ratu Bagawan Kotawaringin telah rusak. Pada masa inilah Kesultanan Kotawaringin mencapai puncak kejayaannya.


Masjid Jami’ Kotawaringin

Pangeran Ratu Bagawan membawa Kesultanan Kotawaringin ke puncak kejayaan. Sultan ke-7 ini menempatkan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian Kesultanan Kotawaringin. Pertanian dan hasil bumi yang melimpah dijadikan sebagai komoditi perdagangan. Bahkan hasil kerajinan yang diproduksi oleh penduduk Kesultanan Kotawaringin laku di pasaran mancanegara. Kemajuan di sektor perekonomian tampaknya juga memacu perkawinan antarsuku dan menjadi magnet bagi para pendatang baru untuk bermukim di wilayah Kesultanan Kotawaringin (http://iimanda.multiply.com/journal/).

c. Perpindahan Pusat pemerintahan

Masa keemasan Kesultaan Kotawaringin tak berlangsung lama. Bersamaan dengan situasi di mana kesultanan mencapai titik tertinggi di bidang perekonomian, muncul kebijakan baru dari negara induk, yaitu Kesultanan Banjar untuk menyerahkan Kesultanan Kotawaringin di bawah penguasaan Belanda. Penyerahan Kesultanan Kotawaringin kepada Belanda merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh Kesultanan Banjar semasa pemerintahan Sultan Tahmidillah II. Konsekuensi ini merupakan bagian dari kompensasi yang diberikan kepada Belanda karena telah membantu dalam peperangan melawan Pangeran Amir. Selain kompensasi berupa lada, emas, permata (intan), serta izin untuk mendirikan kantor di Tabanio, Hulu sungai, Pulau Kaget, dan Tatas, dalam perjanjian pada tanggal 13 Agustus 1787, Kesultanan Banjar juga menyerahkan sebagian wilayahnya yang meliputi daerah pantai Timur Kalimantan ke barat, termasuk Pasir, Pulau Laut, Tabanio, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kotawaringin dengan lingkungan sekitar dan daerah taklukannya, serta sebagian dari Desa Tatas (Helius Sjamsuddin, 2001:38).

Peralihan penguasaan Kesultanan Kotawaringin ternyata berdampak sangat besar. Pengalihan ini terutama berimbas pada sektor perekonomian dan pemerintahan. Penguasaan (monopoli) perdagangan yang sebelumnya dipegang oleh Kesultanan Kotawaringin, kini diambil alih oleh Belanda. Contoh nyata dari pengambil-alihan perdagangan tersebut adalah berpindahnya monopoli perdagangan garam yang sebelumnya dipegang oleh Kesultanan Kotawaringin, kini beralih ke tangan Belanda. Peralihan tesebut membuat pendapatan yang diterima Kesultanan Kotawaringin menjadi berkurang.

Di sisi lain, dalam sektor pemerintahan, Kesultanan Kotawaringin yang sebelumnya “berkiblat” kepada Kesultanan Banjar kini beralih ke Pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan Kotawaringin kini harus mengikatkan diri dengan Pemerintah Hindia Belanda melalui penandatanganan perjanjian untuk mengelola sumber daya alam di wilayah Kesultanan Kotawaringin. Hal ini dikukuhkan dengan peraturan dari Pemerintah Hindia Belanda yang menyatakan bahwa Kesultanan Kotawaringin tidak lagi melaporkan pertanggungjawaban kepada Kesultanan Banjar melainkan kepada Pemerintahan Hindia Belanda yang diwakilkan kepada seorang kontrolir Belanda yang berkedudukan di Sampit (http://iimanda.multiply.com/journal/).

Perpindahan kekuasaan kemudian juga diikuti dengan perpindahan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Kesultanan Banjar yang sebelumnya berlokasi di Kotawaringin Lama berpindah ke Sukabuni Indra Sakti atau dikenal dengan nama Pangkalan Bu’un (Pangkalan Bun) (http://jalian.wordpress.com/2008). Kejadian ini terjadi ketika Kesultanan Kotawaringin diperintah oleh Pangeran Imanuddin pada tahun 1814. Besar kemungkinan perpindahan pusat pemerintahan tersebut juga dilandasi oleh faktor pengalihan kekuasaan.

d. Kemunduran

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemunduran Kesultanan Kotawaringin. Pertama, penguasaan atas Kesultanan Kotawaringin yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Kedua, perpecahan di pihak keluarga Kesultanan Kotawaringin. Imbas dari penyerahan kekuasaan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan monopoli perdagangan (garam) sekaligus “memancing di air keruh” atas perselisihan yang menimbulkan konflik di pihak keluarga kesultanan. Inilah masalah klasik yang melanda berbagai kerajaan di nusantara di akhir masa kekuasaan.

Perpindahan kekuasaan atas Kesultanan Kotawaringin dari Kesultanan Banjar kepada Pemerintah Hindia Belanda menjadi pemicu pertama kemunduran Kesultanan Kotawaringin. Penyebab utama adalah merosotnya sektor perdagangan yang diakibatkan oleh pengalihan penguasaan monopoli, dari Kesultanan Kotawaringin kepada Belanda. Bahkan pada tanggal 13 Agustus 1900, Kesultanan Kotawaringin menyerahkan monopoli perdagangan garam kepada Belanda (http://aditya-pbun.blogspot.com/). Pengalihan monopoli perdagangan membuat keuangan Belanda semakin kuat, tetapi di sisi lain Kesultanan Kotawaringin beserta rakyat sangat menggantungkan perekonomian terhadap Belanda. Kekuasaan Belanda yang sangat besar ini kemudian dipergunakan untuk terus menekan pihak kesultanan dan menjadikan keluarga kesultanan hanya sebagai simbol tanpa kekuasaan yang nyata. 

Pihak keluarga Kesultanan Kotawaringin yang kemudian turut pindah ke Pangkalan Bun kini praktis tidak mempunyai kekuatan politis. Kenyataan ini menjadikan pihak Kesultanan Kotawaringin harus menerima segala bentuk peraturan yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda. Situasi yang demikian ternyata menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan anggota kesultanan. Anggota kesultanan yang tidak bisa menerima perlakuan dari Belanda memilih menetap di Kotawaringin Lama. Di sisi lain, sebagian anggota kesultanan tetap memilih untuk tinggal di Pangkalan Bun.

Perselisihan kembali terjadi ketika Kesultanan Kotawaringin diperintah oleh sultan ke-12, Pangeran Paku Sukma Negara. Perselisihan bermula ketika Pangeran Paku Sukma Negara wafat dan tidak mempunyai pengganti. Belanda melalui Kontrolir Van Duve mengambil keputusan bahwa penerus tahta selanjutnya berasal dari keturunan Pangeran Imanudin (sultan ke-9) (http://jalian.wordpress.com/2008). Berdasarkan keputusan tersebut, Pangeran Paku Sukma Negara Alamsyah naik tahta menggantikan Pangeran Paku Sukma Negara.

Pengaruh yang sangat besar dari pihak Belanda untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal, di Kesultanan Kotawaringin terus dilakukan sampai Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ketika proklamasi telah berkumandang dan Belanda mulai hengkang dari Kesultanan Kotawaringin, rakyat Kotawaringin menyatakan sikap yang bulat untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap rakyat ternyata mendapat sambutan yang sama dari penguasa Kesultanan Kotawaringin.

e. Bergabung dengan Republik Indonesia

Ketika kemerdekaan Indonesia berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945, Kesultanan Kotawaringin secara tegas menyatakan diri untuk masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia. Sikap ini dikemukakan secara langsung oleh sultan ke-14, yaitu Pangeran Ratu Anom Alamsyah. Sikap ini menimbulkan konsekuensi di pihak Kesultanan Kotawaringin, yaitu wilayah kesultanan dilebur ke dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Konsekuensi tersebut berimbas pada perubahan bentuk kesultanan menjadi swapraja (setingkat dengan kawedanan).

Menurut Lontaan dan Sanusi, pada tanggal 20 Oktober 1948 telah terbentuk semacam dewan perwakilan rakyat yang secara bulat mendukung dileburnya Kesultanan Kotawaringin ke dalam wilayah Republik Indonesia (http://aditya-pbun.blogspot.com/). Di pihak lain, pihak Kesultanan Kotawaringin juga mempunyai sikap yang senada, yaitu siap berdiri di belakang republik yang baru berdiri. Sikap ini didasari atas sepakterjang pihak Kesultanan Kotawaringin yang telah setia untuk terus mengobarkan api perlawanan terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Bantuan dari Kesultanan Kotawaringin berupa 300 pucuk senapan dan beberapa meriam membuktikan bahwa Kesultanan Kotawaringin secara tegas berada di belakang Republik Indonesia (http://aditya-pbun.blogspot.com/).

f. Kebangkitan

Kesultanan Kotawaringin dihapus sebagai suatu wilayah independen ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Wilayah Kesultanan Kotawaringin dijadikan salah satu daerah administratif setingkat dengan status sebagai daerah swapraja. Secara resmi, Swapraja Kotawaringin menjadi bagian dari Republik Indonesia sejak 1 Mei 1950, meskipun sebenarnya Swapraja Kotawaringin telah dimasukan ke kabupaten Kotawaringin semenjak tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1948 (http://jalian.wordpress.com/2008/). Mulai dari perubahan status dari kesultanan menjadi swaparaja tersebut, Kesultanan Kotawaringin secara administratif menjadi salah satu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pangeran Kasuma Anom Alamsyah II memegang tampuk kekuasaan sebagai penguasa daerah swapraja sampai tahun 1975. Pasca pemerintahan beliau, zuriat Kesultanan Kotawaringin bermufakat untuk mengurus seorang pengurus harian bernama Pangeran Muasyidin Syah. Jabatan ini disandang oleh Pangeran Muasyidin Syah hingga tahun 2010. Pangeran Muasyidin Syah merupakan adik dari Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah, sultan ke-13 Kesultanan Kotawaringin (http://kotawaringinbaratkab.go.id/).

Perubahan terjadi pada bulan Mei 2010. Kala itu muncul ide untuk mengangkat kembali peranan seorang sultan sebagai penguasa tertinggi di Kesultanan Kotawaringin. Tetapi peran sultan yang ada sekarang berbeda dengan peran sultan ketika masih menjadi daerah sendiri sebelum dilebur menjadi satu kesatuan di bawah Pemerintah republik Indonesia. Peran yang dimainkan oleh sultan sekarang sebatas sebagai simbol budaya.

Ide untuk kembali mengangkat seorang simbol kemudian mendapatkan momentum ketika zuriat Kesultanan Kotawaringin bermufakat untuk mengangkat Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah sebagai sultan ke-15 Kesultanan Kotawaringin. Penobatan dilaksanakan di Istana Kuning, pada hari Minggu, 16 Mei 2010. Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah merupakan putra tertua dari Sultan XIV Kotawaringin, Pangeran Ratu Sukma Alamsyah (http://kotawaringinbaratkab.go.id/).


Penobatan Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah sebagai sultan ke-15 Kesultanan Kotawaringin. Penobatan dilaksanakan di Istana Kuning, pada hari Minggu,
16 Mei 2010.

2. Silsilah

Berikut ini adalah silsilah para sultan di Kesultanan Kotawaringin.

  1. Pangeran Adipati Anta Kasuma bergelar Ratu Bagawan
  2. Pangeran Mas Adipati
  3. Panembahan Kota Waringin
  4. Pangeran Prabu/ Panembahan Derut
  5. Pangeran Adipati Muda
  6. Pangeran Panghulu
  7. Pangeran Ratu Bagawan
  8. Pangeran Ratu Anom Kasuma Yudha
  9. Pangeran Imanudin/ Pangeran Ratu Anom
  10. Pangeran Akhmad Hermansyah
  11. Pangeran Ratu Anom Alamsyah I
  12. Pangeran Ratu Sukma Negara
  13. Pangeran Ratu Sukma Alamsyah
  14. Pangeran Kasuma Anom Alamsyah II (meninggal pada tahun 1975)
  15. @Pangeran Muasyidin Syah (pengurus harian)
  16. angeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah (2010-sekarang) (http://id.wikipedia.org/ dan http://humakajang.wordpress.com/)

3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan di Kesultanan Kotawaringin pada awalnya hanya sebatas pengaturan dari sultan dan mangkubumi kepada para kepala adat setempat. Namun seiring dengan dibuatnya Undang-Undang Kanun Kuntara, sistem pemerintahan mengalami pengaturan yang lebih terstruktur dengan pembagian wilayah dan kepala daerah setempat. Undang-Undang Kanun Kuntara mengatur tentang pembagian wilayah yang dikepalai oleh seorang menteri, seperti Menteri Kumai, Menteri Pangkalan Bu’un (Pangkalan Bun), Menteri Jelai, dan lain sebagainya (http://iimanda.multiply.com/journal/). Jika dilihat dari pembagian tersebut, tugas antara sultan, mangkubumi, dan menteri telah terstruktur dengan jelas secara organisatoris. Hal ini menunjukan bahwa sistem pemerintahan di Kesultanan Kotawaringin telah cukup maju karena memiliki pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Kanun Kuntara.

Sistem pemerintahan juga mengatur tentang kewajiban Kesultanan Kotawaringin sebagai negara bawahan untuk setia kepada negara induk yakni Kesultanan Banjar. Hal ini telah dimulai sejak sultan pertama, Ratu Begawan Kotawaringin sampai dengan Ratu Begawan. Ketika Kesultanan Kotawaringin diperintah oleh Ratu Begawan, terjadi perpindahan pusat pemerintahan dari Kotawaringin Lama ke Pangkalan Bun. Selain itu terjadi pula pengalihan kekuasaan dari Kesultanan Banjar kepada Belanda. Pada kasus pengalihan kekuasaan, sejak dialihkan dari Kesultanan Banjar kepada Belanda, sultan di Kesultanan Kotawaringin secara administratif kini tidak lagi bertanggungjawab kepada Kesultanan Banjar melainkan kepada Belanda. Setiap sultan harus mempertanggungjawabkan (melaporkan) segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan kepada seorang kontrolir Belanda yang berkedudukan di Sampit (http://iimanda.multiply.com/journal/).

Pada masa pasca kemerdekaan, status Kesultanan Kotawaringin berubah dari kerajaan yang independen menjadi salah satu bagian dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk swapraja atau kawedanan. Secara resmi, daerah swapraja Kotawaringin masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1950, meskipun sebenarnya Swapraja Kotawaringin telah dimasukan ke Kabupaten Kotawaringin semenjak tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan undang-undang No. 22 Tahun 1948 (http://jalian.wordpress.com/2008/). Status ini kemudian berkembang menjadi bentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat. Daerah ini ditetapkan sebagai daerah otonom dengan Pangkalan Bun sebagai ibukota kabupaten (http://kotawaringinbaratkab.go.id/).

4. Wilayah Kekuasaan

Pada masa pemerintahan Pangeran Adipati Anta Kasuma gelar Ratu Bengawan Kotawaringin, Kesultanan Kotawaringin telah menetapkan batas-batas wilayah kekuasaannya. Batas-batas tersebut meliputi:

  1. Di sebelah utara berbatasan dengan Bukit Sarun Pruya (Kerajaan Sintang di wilayah Provinsi Kalimantan Barat).
  2. Di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Mendawai di wilayah Kalimantan Tengah
  3. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
  4. Di sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Simbar (Kerajaan Matan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat) (Bappeda, 2004:10 dalam http://jalian.wordpress.com/).

Ketika Kesultanan Kotawaringin diperintah oleh Pangeran Ratu Sukma Alamsyah, wilayah kekuasaan bertambah luas akibat dari politik perluasan wilayah sehingga mencakup wilayah-wilayah:

  1. Di Kampung Mendawai (wilayah di sebelah timur) dibuka permukiman baru untuk penduduk Mendawai yang selama ini bermukim di Sungai Karang Anyar, sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama Sungai Bulin.
  2. Di Kampung Raja dibuka permukiman baru untuk penduduk Kampung Raja yang sebelumnya banyak bermukim di perladangan, sehingga tempat tersebut dikenal dengan nama kampung Sungai Bu’un atau Kampung Baru yang kini termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Baru.
  3. Di jalan Pangkalan Bun ke Kumai (di depan simpang Mendawai), dibuka permukiman baru untuk orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa. Tempat ini sekarang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Sidorejo (Bappeda, 2004:1 dalam http://jalian.wordpress.com/).

(Tunggul Tauladan/Ker/01/09-2010)

Referensi

“Dari Kerajaan Kotawaringin ke Swapraja Kotawaringin” tersedia di http://aditya-pbun.blogspot.com/2010/04/dari-kerajaan-kotawaringin-ke-swaparaja.html diakses pada tanggal 3 September 2010

“Kerajaan Kotawaringin Lama” tersedia di http://www.banuamandiri.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=48, diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Kerajaan Kotawaringin yang pertama”, tersedia di http://iimanda.multiply.com/journal/item/2/Kerajaan_Kotawaringin_Yang_Pertama, diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Kerajaan Kotawaringin” tersedia di  http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Kotawaringin diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Kyai Gede Kotawaringin kharismanya setara Datuk Kalampayan“ tersedia di http://hamsi-aliblog.blogspot.com/2008/11/kyai-gede-kotawaringin-kharismanya.html diakses pada 3 September 2010

“Menguak sejarah Kesultanan Kotawaringin”, tersedia di http://hamsi-aliblog.blogspot.com/2008/11/menguak-sejarah-kesultanan-kotawaringin.html diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Peranan keturunan Sultan Kotawaringin di beberapa bidang sebelum dan sesudah tahun 1950-an”, tersedia di http://jalian.wordpress.com/2008/02/18/peranan-keturunan-sultan-kotawaringin-di-beberapa-bidang-sebelum-dan-sesudah-tahun-1950-an/, diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Profil Kotawaringin Barat” tersedia di http://kotawaringinbaratkab.go.id/pde/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=56 diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Silsilah Kerajaan Kutaringin” tersedia di http://humakajang.wordpress.com/kota-ku/sejarah-kobar/  diakses pada tanggal 3 September 2010.

“Sultan Kotawaringin XV dinobatkan” tersedia di http://kotawaringinbaratkab.go.id/pde/index.php?option=com_content&view=article&id=396:sultan-kotawaringin-vx-dinobatkan&catid=39:berita-umum&Itemid=71, diakses pada tanggal 3 September 2010.

Bayu Dwi Mardana, “Kotawaringin Lama wisata budaya yang terlupakan” tersedia di http://www.sinarharapan.co.id/feature/wisata/2003/1016/wis01.html, diakses pada tanggal 3 September 2010.

Helius Sjamsuddin, 2001. Pegustian dan Temenggung: Akar sosial, politik, etnis, dan dinasti. Jakarta: Balai Pustaka.

Marwati Djoenoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993. Sejarah nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.

Slamet Muljana, 2005. Menuju puncak kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit. Yogyakarta: LKIS.

Suriansyah Ideham et al. (eds.), 2003. Sejarah Banjar. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Tersedia di:  salwanto.blogspot.com/e-books http://salwanto.blogspot.com/2008/12/download-sejarah-banjar.html diunduh pada tanggal 8 Februari 2010.

Tjilik Riwut, 1993. Kalimantan membangun: Alam dan budaya. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sumber foto

Dibaca : 11.037 kali.

Komentar untuk ''a3s3ind s23kesultanan kotawaringin s3eng s0 s2fr s0 ''

Berikan komentar anda

Masukkan teks dan angka yang terdapat pada gambar di samping pada kotak di bawahnya. Bedakan penulisan huruf kecil dan huruf besar (kapital)

© 2010 Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Desktop version